Dalam rentang tiga tahun itu, tidak ada gunung yang pindah dan tidak ada sesar yang bergeser. Yang berubah, menurut laporan Forest Guardian Indonesia (FGI), adalah keputusan-keputusan manusia soal ruang.

Catatan metodologi. Laporan ini membedakan tiga jenis informasi: (1) fakta terdokumentasi — data instansi, putusan, dokumen resmi, studi ilmiah; (2) pernyataan resmi pejabat yang belum tentu diverifikasi independen; dan (3) klaim organisasi masyarakat sipil seperti WALHI, PBHI Sumbar, LBH Padang, dan JPIK yang belum diuji di pengadilan. Bila angka antarsumber berbeda, keduanya ditampilkan.

Sumatra dibelah memanjang oleh Bukit Barisan, sekitar 1.650 kilometer dari Aceh sampai Lampung. UNESCO menyebutnya “tulang punggung utama” Sumatra — tempat tiga taman nasional warisan dunia berdiri: Gunung Leuser, Kerinci Seblat, dan Bukit Barisan Selatan. Ketiganya masuk Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya sejak 2011.

Barisan lahir dari tabrakan lempeng. Lempeng Samudra Hindia menunjam miring ke bawah Sumatra sehingga energinya terbelah dua: sebagian dilepas di zona megathrust lepas pantai barat, sebagian lewat Sesar Besar Sumatra (Semangko) yang panjangnya sekitar 1.900 kilometer dan bergeser 11–27 milimeter per tahun. Peta Sumber dan Bahaya Gempa 2024 menambah segmen sesar di Sumatra dari 56 menjadi 86 dan membagi megathrust menjadi 14 segmen — dua di antaranya tepat di depan Sumbar (Mentawai–Siberut dan Mentawai–Pagai), masing-masing berpotensi hingga M8,9.

Hasilnya adalah pulau yang timpang kiri-kanan. Di timur, sungai panjang dan landai (kemiringan Sungai Musi turun dari 1:100 di hulu menjadi 1:20.000 di pesisir). Di barat, gunung nyaris langsung bertemu laut: dataran sempit, sungai pendek dan curam, dan di seberang cekungan laut sekitar 140 kilometer, berjajar Kepulauan Mentawai.

Sumbar: Hampir Semua Ancaman dalam Satu Provinsi

Garis pantai Sumbar sekitar 1.378 kilometer (375 km daratan, 1.003 km Mentawai). Sekitar 1.017.000 hektare lahannya berlereng lebih dari 40 persen — kira-kira seperempat luas provinsi. Ada 606 sungai dalam sembilan wilayah sungai. Kampar, Batanghari, Rokan, dan Indragiri berhulu di Sumbar lalu mengalir ke Riau dan Jambi: Sumbar adalah menara air bagi Sumatra bagian tengah. Sekitar 54 persen wilayah berstatus kawasan hutan, dan 37 persen berupa hutan konservasi dan hutan lindung (SK Menteri LHK Oktober 2021).

Badan Geologi sudah memiliki peta KRB gunung api, KRB gempa, KRB tsunami, zona kerentanan gerakan tanah, dan sesar aktif pada skala 1:50.000, yang masuk Kebijakan Satu Peta sejak Februari 2023. Bentang Sumbar bisa dibagi ke dalam lima zona:

Pertanyaannya bukan lagi “apakah bahayanya diketahui?” — petanya sudah ada di laci negara. Pertanyaannya: kenapa izin, permukiman, dan proyek terus diletakkan tepat di atas zona merahnya?

Megathrust Mentawai

Tim Danny Hilman Natawidjaja dan Kerry Sieh merekonstruksi gempa 1797 (Mw 8,5–8,7) dan 1833 (Mw 8,6–8,9) lewat karang mikroatol. Regangan yang menumpuk mendekati, bahkan mungkin melampaui, energi kedua gempa itu. Gempa September 2007 (Mw 8,4 dan 7,9) baru melepaskan sekitar seperempatnya. BMKG memakai skenario M8,9; sekitar 50.000 warga Mentawai di 33 desa pesisir tinggal di zona merah tsunami. Pada 2010, gelombang tiba 8–10 menit setelah gempa — korban 408 (awal) hingga 509 jiwa (laporan akhir).

Sesar Semangko

Sesar ini membelah koridor padat penduduk lewat segmen Sumpur, Sianok, Sumani, dan Suliti. Pakar Universitas Andalas mengingatkan periode ulang gempanya pendek. BMKG dan PuSGeN memperkirakan segmen Sianok hingga M7,4; model di jurnal NHESS memberi M7,8–8,0. Setelah gempa Pasaman Barat 2022, BMKG menemukan Sesar Talamau yang sebelumnya tidak ada di peta, dan terang-terangan meminta pemda mengatur zona bahaya, melarang permukiman tak tahan gempa, dan menimbang relokasi.

Bahaya Vulkanik

Erupsi Marapi 3 Desember 2023 menewaskan 23 pendaki meski gunung itu sudah berstatus Waspada sejak 2011 dan pendakian tetap dibuka. Sepanjang Januari–April 2024, Marapi meletus 170 kali. Material lepas itulah yang disapu hujan menjadi galodo. Kepala BMKG menyatakan hujan sedang pun cukup untuk menyeret material turun. Lahar Marapi pernah menewaskan 60 orang pada 30 April 1979.

Dulu bencana paling mematikan di Sumbar bersifat geofisik (gempa 2009, tsunami 2010). Sejak 2023, korban terbesar datang dari bencana hidrometeorologi dan vulkanik-hidrologis — jenis yang paling sensitif terhadap kondisi hutan dan letak permukiman.

Bencana November 2025 terdiri atas Rp15,63 triliun kerusakan dan Rp17,91 triliun kerugian — sekitar satu setengah kali kerugian gempa 2009 secara nominal. Agam adalah kabupaten paling parah: sekitar 190 meninggal (BNPB: 194 per akhir Januari 2026), kerugian Rp10,49 triliun.

Ada dua pola yang memperkuat argumen soal tata ruang. Pertama, banjir bandang dan lahar jarang terjadi (hanya 107 dari 6.274 kejadian bencana sepanjang 2014–2022), tapi justru paling banyak merenggut nyawa. Kedua, bencananya datang ke tempat yang sama: Agam kena pada Juli 2023, Desember 2023, Mei 2024, Januari 2025, November 2025, dan Juli 2026. Bencana yang terus datang ke tempat yang sama sulit disebut “tak terduga”.

Hulu: Lereng yang Kehilangan Spons

Pakar hidrologi UGM menjelaskan hutan utuh menahan 15–35 persen air hujan di tajuk dan meresapkan sekitar 55 persen ke tanah. Di lereng curam dengan sungai pendek, hilangnya fungsi ini membuat air tiba di permukiman dalam hitungan menit — bukan jam. Lereng gundul menyumbang lumpur dan kayu yang menjadi “peluru” galodo.

Data Forest Guardian Indonesia: selama 2020–2025 Sumbar kehilangan 21.036,5 hektare hutan alam, dengan lonjakan dramatis di 2025:

Setara sekitar 27 hektare hilang setiap hari, tepat di tahun yang ditutup dengan banjir bandang termahal dalam sejarah Sumbar. Dinas Kehutanan Sumbar menghitung 8.850 hektare untuk tahun yang sama — dua hitungan terpisah yang saling menguatkan.

BPDAS Agam Kuantan mencatat 52,71 persen lahan DAS Anai berstatus kritis (36.272 dari 68.815 hektare), dengan penyebab utama alih fungsi menjadi pertanian, permukiman, dan perkebunan. Data ini dirilis Oktober 2025 — sebulan sebelum Siklon Senyar datang.

Bantaran: Membangun Tepat di Jalur Galodo

Galodo bukan banjir biasa yang airnya naik pelan. Galodo adalah aliran lumpur, batu, dan kayu berkecepatan tinggi yang mengikuti sekaligus melebarkan alur sungai. Di Palembayan, BKSDA mencatat sungai selebar 6 meter menjadi lebih dari 100 meter setelah galodo.

Untuk galodo Mei 2024, BNPB dan WALHI sepakat: permukiman, taman air Mega Mendung dan Mata Air, serta rumah makan Xakapa dibangun di jalur sungai berisiko tinggi. Menko PMK Muhadjir Effendy mengakui pemerintah mungkin “agak lengah”, geolog Ade Edward menyebut bahaya ini sudah diperingatkan sejak awal, dan pakar kebencanaan UPN Yogyakarta Eko Teguh Paripurno menilai korban sebanyak itu seharusnya bisa dihindari.

Pesisir: Kota di Atas Zona Tsunami

Studi Universitas Bung Hatta 2025: 7.911 hektare (19,52 persen) Kota Padang berada di zona ancaman tsunami tinggi; 72,75 persen pemanfaatan ruangnya tidak sesuai arahan. Tesis IPB 2024 dengan skenario tsunami 11 meter menghitung potensi korban 40.760 jiwa, sekitar 42.877 bangunan terdampak, dan 3.231 hektare tergenang. Sekitar separuh penduduk Padang tinggal di ketinggian 0–5 meter. Memadatkan dataran itu tanpa menyesuaikan zonasi adalah pilihan tata ruang, bukan takdir.

RTRW Provinsi Baru dengan Celah Terbuka

Perda Sumbar 2/2025 tentang RTRW 2025–2045 berlaku sejak 5 Juni 2025 — enam bulan sebelum Siklon Senyar. Tujuannya pembangunan berbasis mitigasi bencana. Namun masyarakat sipil (klaim) menyebut: pembahasan hanya 19 hari, Lembah Anai ditetapkan sebagai zona wisata meski berisiko tinggi, dan Pasal 89A membolehkan tambang di hutan lindung untuk “kepentingan strategis”. Pertanyaan yang belum dijawab: apakah peta kawasan rawan bencana BNPB dan PVMBG dilampirkan dan mengikat dalam Perda ini?

RTRW Kabupaten/Kota yang Kedaluwarsa

Kota Padang (±965.000 penduduk) masih memakai RTRW 2010–2030. Revisi dimulai Juli 2024 tetapi hingga Juni 2026 pemkot masih “berjanji mempercepat”. Agam, kabupaten dengan korban terbanyak, baru pada Januari 2026 meminta bantuan Kemendagri untuk memetakan zona aman — setelah ratusan warganya meninggal.

Respons Berupa Beton, Bukan Penataan Ruang

Setelah galodo Mei 2024, semua langkah yang disepakati BNPB bersifat fisik: meledakkan batu besar, normalisasi sungai, sabo dam, dan peringatan dini. Tidak satu pun langkah penataan ruang. Setelah Lembah Anai putus kedua kalinya, jawaban besarnya adalah rencana jalan tol menembus bukit.

Lembah Anai berstatus cagar alam dan taman wisata alam sekaligus kawasan strategis provinsi rawan bencana. Di sinilah seluruh rantai kegagalan bisa dilihat dalam satu lokasi.

Pelanggaran diketahui, didokumentasikan, diperingatkan, lalu dibiarkan.

Lembah Anai bukan satu-satunya. Berikut enam kasus dengan pola yang sama: bahaya dipetakan, ruang tetap dibuka, penindakan menyasar pelaku bukan peta.

Dari sisi hukum, kesimpulannya terang. Aturannya sudah ada; yang tidak ada adalah penegakannya.

UU 24/2007 mengancam pidana 8–10 tahun penjara dan denda hingga Rp6 miliar bila membangun proyek berisiko tinggi tanpa analisis risiko bencana dan menyebabkan kematian. UU 26/2007 mengancam pidana hingga 15 tahun dan Rp8 miliar bila pelanggaran rencana tata ruang menyebabkan kematian. PP 21/2021 dan Permen ATR/BPN 11/2021 membolehkan RTRW ditinjau di luar siklus lima tahunan bila terjadi bencana skala besar.

Namun rezim Cipta Kerja melonggarkan aturan justru di titik-titik kritis: partisipasi AMDAL dipersempit, izin lingkungan dihapus sebagai instrumen tersendiri, dan mekanisme “dianggap disetujui” mengubah diamnya birokrasi menjadi persetujuan — padahal pada dokumen yang justru harus menguji daya dukung lingkungan.

BPK memberi opini WTP kepada semua pemda Sumbar untuk laporan keuangan 2024 tanpa menyinggung tata ruang atau kehutanan. Semua kasus terdokumentasi berhenti di tingkat administratif (Ombudsman, PTUN) atau etik (Polri).

Forum Akuntabilitas yang Sedang Berjalan

PTUN Padang, perkara 22/G/TF-LH/2026: gugatan warga terhadap 12 pejabat, dari Presiden hingga Bupati Agam, Solok, dan Tanah Datar. Pada sidang perdana 18 Mei 2026, 11 dari 12 tergugat tidak hadir. Per 16 September 2026, masuk tahap pemeriksaan saksi.

PTUN Jakarta, perkara 167/G/LH/2026: menuntut Menteri ATR/BPN mendesain ulang tata ruang berbasis mitigasi. Per 16 September 2026, memeriksa saksi penggugat.

LBH Padang juga melapor ke Kantor HAM PBB. Amicus curiae Pusham UII bersandar pada Perma 2/2019: pembiaran negara — termasuk tidak menegakkan tata ruang setelah peringatan BMKG 11 September 2025 — dapat digugat sebagai tindakan pemerintahan.

Kegagalan tata ruang di Sumbar punya pola yang jelas: siapa yang untung dan siapa yang buntung. Menurut PBHI dan WALHI (klaim LSM), RTRW 2025–2045 disusun di atas ruang yang 72 persennya terkunci untuk HGU sawit dan kawasan hutan — hanya 28 persen untuk pembangunan, tanpa alokasi khusus perumahan.

LBH Padang kepada Kantor HAM PBB: 99,98 persen petani menggarap lahan untuk kebutuhan sehari-hari di 21 persen lahan rawan yang tersisa, sementara 96 korporasi menguasai lebih dari 380.000 hektare di hulu. Bila lahan datar dan aman terkunci untuk konsesi, warga berpenghasilan rendah terdorong ke lereng dan bantaran. Di Palembayan, warga tinggal di tepi sungai karena belum pernah mengalami banjir sebesar itu — mereka tidak dengan sadar memilih zona bahaya. Kerentanan mereka sebagian diciptakan kebijakan.

Nama pejabat sesuai waktu sumbernya. Jabatan dapat berubah termasuk lewat reshuffle 1 Oktober 2026. Masuk daftar tidak berarti bersalah.

Dokumen Prioritas yang Perlu Diminta

Berdasarkan UU KIP 14/2008, badan publik wajib menjawab dalam 10 hari kerja (dapat diperpanjang 7 hari kerja):

1. Lampiran peta Perda RTRW 2/2025, KLHS, dan berita acara persetujuan substansi ATR/BPN
2. Daftar IUP beserta koordinat dan dokumen izin PT Dayan Bumi Artha (ke Dinas ESDM dan DPMPTSP Sumbar)
3. UKL-UPL Kasang, berita acara tim penilai, dan daftar hadir sosialisasi (ke DLH Sumbar)
4. PKKPR tambang Kasang (ke Pemkab Padang Pariaman)
5. Data KKPR di DAS Anai, Kuranji, dan Air Dingin (ke ATR/BPN)
6. Hasil evaluasi lima tambang Kuranji (ke KLH/BPLH)
7. Peta KRB Marapi, Tandikat, Talang, dan zona gerakan tanah skala detail (ke Badan Geologi)
8. Salinan peringatan dini BMKG ke pemda pada 20–27 November 2025
9. Rencana pemulihan pascabencana dan peta zona rawan per kabupaten
10. Peta lahan kritis dan rencana pengelolaan DAS Anai, Kuranji, dan Air Dingin (ke BPDAS Agam Kuantan)

• Sebab-akibat di Palembayan belum terbukti. Survei drone BKSDA tidak menemukan bekas pembalakan di hulu Batang Alahan Anggang. Argumen terkuat saat ini adalah soal keterpaparan: warga dibiarkan tinggal di jalur galodo tanpa peta zona bahaya.
• Data deforestasi perlu dirawat. Klaim “naik 1.034 persen” tidak jelas dasarnya — data FGI menunjukkan kenaikan sekitar 260 persen dari 2024 ke 2025. Angka 1.034 persen sebaiknya tidak dipakai.
• Argumen “hujan luar biasa” harus dijawab langsung. Kajian CENAGO ITB menyimpulkan perubahan tutupan lahan korporasi berkontribusi kecil — meski meneliti DAS di Sumatra Utara, bukan Sumbar. Data hujan per jam dari hulu Sumbar untuk 25–27 November 2025 belum tersedia.
• Peta tumpang-susun baru berupa matriks, belum peta digital. Tiga lapisan data kunci (wilayah izin tambang, peta bahaya skala detail, koordinat titik korban) masih tertutup dan perlu diminta lewat jalur resmi.

Kelemahan ini tidak meruntuhkan argumen utama. Sisi keterpaparan sangat kuat: BNPB dan WALHI sepakat, Ombudsman menemukan maladministrasi, PTUN memutus ketiadaan izin ruang, Agam tak punya peta zona rawan, dan 72,75 persen pemanfaatan zona tsunami Padang tidak sesuai. Strategi: pimpin dengan keterpaparan dan kelalaian penegakan, lalu posisikan deforestasi sebagai pelipat ganda risiko yang terbukti di sebagian DAS.